Dua Mata Sisi Hutan: Sebagai Masalah serta Solusi Perubahan Iklim Indonesia

Dua Mata Sisi Hutan: Sebagai Masalah serta Solusi Perubahan Iklim Indonesia
'

Risikobencana.co. Jakarta, 04/09/2017 - Dikenal sebagai zamrud khatulistiwa, Indonesia tak diragukan lagi sebagai pemilik sumber keanekaragaman hayati tertinggi dan juga salah satu negara dengan kawasan hutan terluas didunia. Di saat yang bersamaan, negeri yang dikenal sebagai pemilik kepulauan terbesar di muka bumi memiliki ancaman yang tak kalah besar pada lingkungan seperti dampak perubahan iklim yang kian hari kian terasa.

Memiliki hutan tropis terbesar ketiga didunia, namun di saat yang bersamaan juga merupakan ranking kedua di dunia untuk deforestasi hutan. Menurut laporan The World Bank, lebih dari 2,6 juta hektar hutan, lahan gambut dan lahan lainnya terbakar pada tahun 2015. Tahun itu, dikenal sebagai tahun kebakaran hutan terparah dalam 20 tahun terakhir. Keseluruhan lahan kebakaran tersebut jika ditotal setara dengan 4,5 kali lebih luas dari pulau Bali. Padahal hutan bertindak sebagai penyerap karbon dan juga asset besar dalam upaya memerangi perubahan iklim yang melanda dunia saat ini.

Janji pemerintah Indonesia yang dinyatakan pada kesepakatan paris COP21 tertuang dalam dokumen Indonesia’s Nationally Determined Contribution (NDC) atau komitmen sebuah  negara terhadap kontribusi penurunan emisi gas rumah kaca global yaitu sebesar 29 persen dengan usaha sendiri atau 41 persen dengan kerjasama internasonal pada tahun 2030. Namun dengan masih banyaknya kasus deforestasi ini membuat banyak pihak meragukan tercapainya target, jika masih berlangsungnya deforestasi di banyak hutan Indonesia saat ini.

Salah satu hutan yang menjadi andalan di Indonesia adalah hutan di Papua yang digadang-gadang menjadi kunci keberhasilan Indonesia mencapai penurunan emisi gas rumah kaca pada 2030. Namun sebagaimana diketahui kini Papua dan Papua Barat kini disesaki dengan 48 perkebunan sawit. luasnya 25.000-45.000 hektar per perusahaan. Sehingga secara keseluruhan bisa dibayangkan seluas apa perkebunan itu kini. Belum lagi jika di masa mendatang akan dilakukan perluasan lagi.

Dengan kondisi seluas 38 persen tutupan hutan Indonesia saat ini ada di Papua dan masih merupakan hutan primer. Bahkan bisa dikatakan tanpa melakukan apapun terhadap hutan papua saat ini, hal itu sudah menyumbang penurunan emisi Indonesia sebesar 7 persen dari target 29 persen. Ironisnya, pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, pembukaan lahan kebun kelapa sawit, dan pertambangan yang memicu deforestasi, degradasi lahan dan emisi gas rumah kaca terus berlangsung di tanah Papua hingga kini.

Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki potensi emisi gas rumah kaca masing-masing 17,4 gigaton dan 6 gigaton karbon dioksida. Jika 10 persen saja dari potensi emisi itu lepas ke atmosfer, justru akan menambah jumlah emisi Indonesia sebesar 2,34 gigaton karbon dioksida. Padahal hutan Papua yang masih lebat sering dianggap menjadi benteng iklim Indonesia.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyebut kebakaran hutan pada Juli meningkat sebanyak 49 persen dibandingkan tahun lalu. Namun, jika dibandingkan dengan Juni hanya meningkat sekitar 20-23 persen.

“Kita mengikuti terus perkembangannya. Hot spot kita lebih banyak dan ekskalatif di Juli,” terang Siti sela Rakernas tahun 2017 dengan tema ‘Untuk Hutan, Lingkungan, dan Perubahan Iklim Berkeadilan’ di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, awal Agustus 2017 lalu.

Inisiatif di tingkat lokal perlu terus didorong sebagai aksi nyata dalam pengendalian perubahan iklim. Sementara sinergitas antar lembaga pemerintah diharapkan bisa meningkatkan pemahaman akan pentingnya isu tersebut.

Sedangkan menurut Presiden Jokowi yang juga menyoroti pengelolaan hutan di Indonesia dikatakan selama bertahun-tahun pengelolaan hutan di Indonesia tidak ada perubahan yang baik. Hal itu disampaikan pada Hari Lingkungan Hidup 2017 di gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.

Disampaikan pula oleh Presiden bahwa “Kita perlu melakukan sebuah koreksi besar. Mestinya ada corrective action agar ada sebuah terobosan dan sesuatu yang baru, yang harus kita lakukan sehingga pengelolaan hutan lebih baik,” ujar Jokowi.

Pengelolaan hutan itu jangan berbasis pada rutinitas dan monoton. Harus ada terobosan yang baru agar lebih baik. “Rumuskan pemikiran-pemikiran baru agar pengelolaan hutan yang secara konsisten bisa kita kerjakan terus-menerus,” tambahnya

Aksi nyata perubahan iklim memang tidak hanya berdasar pada kasus kehutanan di Indonesia. Berbagai eleman dari mulai masyarakat sampai pemerintah akan menguatkan komitmen Indonesia dimata dunia dan membuktikan bahwa persoalan target pengurangan emisi gas rumah kaca di tahun 2030 bisa tercapai bahkan bisa menjadi pionir Negara dengan tata kelola hutan yang baik di mata dunia.

Muhamad Marwan
Co-Founder dan Advisor Youth For Climate Change Indonesia dan Indonesian Youth on Disaster Risk Reduction (IYDRR). sejak 2011 aktif dalam forum dan kegiatan kepemudaan dalam perubahan iklim.

Gambar: Disasterchannel.co

Comments (0)
Berikan Komentar Anda

Previous PostRadio Komunitas dan Upaya Membangun Kesadaran Akan Bencana
Next PostSesar Palu-Koro dan Warisan Peradaban Kuno di Sulawesi Tengah